Wakapolda Bali Buka Acara Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum

Polda Bali – Wakapolda Bali Brigjen Pol. Drs. I Wayan Sunartha didampingi Kepala Bidang Hukum Polda Bali Kombes Pol. I Gusti Kade Budhi Harryarsana, S.I.K., S.H., M.Hum. membuka acara sosialisasi dan penyuluhan hukum di Gedung Rupatama Polda Bali, Selasa (7/8/2018). Acara yang dimulai pukul 09.00 Wita itu diikuti puluhan peserta yang merupakan perwakilan dari masing-masing Satker mapolda Bali dan Polres jajaran.

Ada dua Undang-Undang dan satu Peraturan Kapolri yang disosialisasikan yaitu, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 terhadap penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. Kemudian, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2018 mengenai Layanan Polisi 110.

Brigjen Pol. Drs. I Wayan Sunartha dalam sambutannya mengatakan, tindak pidana terorisme yang telah terjadi di Indonesia merupakan kejahatan yang sangat serius dan membahayakan ideology, keamanan dan kedaulatan negara serta nilai kemanusiaan dan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan adanya peristiwa pengeboman Gereja dan penyerangan kantor polisi yang sporadis belakangan ini menimbulkan ketakutan dan kepanikan dalam masyarakat. Maka, Presiden RI atas persetujuan DPR RI menetapkan Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2018.

“Terorisme memiliki jaringan sangat luas serta memiliki tujuan tertentu sehingga pemberantasannya pelru dilakukan secara khusus, terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan serta kerjasama dengan masyarakat untuk bersama-sama memberantas terorisme,” ungkap Wakapolda Bali.

Sementara, dalam penyelesaian permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum harus berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Di dalam penyelesaian tersebut ada dikenal dengan istilah Diversi (Penyelesaian diluar pengadilan), serta dengan keadilan Restoratif dimana penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengikut sertakan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Selain itu, dalam menangani pengaduan masyarakat, jenderal bintang satu di pundak ini menyampaikan bahwa Polri sudah menyediakan layanan polisi 110. Melalui layanan ini masyarakat dapat mengadukan permasalahan yang terjadi berkaitan dengan gangguan keamanan, ketertiban masyarakat atau tindak pidana.

Lebih lanjut, mantan Kabinda Bali ini juga menyampaikan bahwa kinerja Polri menjadi sorotan publik. Untuk itu, ia meminta kepada seluruh peserta agar melaksanakan tugas dengan profesional, bekerja sesuai Undang-Undang dan melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dalam memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman masyarakat.

Diakhir sambutannya, Wakapolda Bali berharap para peserta dapat memanfaatkan kesempatan yang baik ini untuk belajar dan bertanya berkaitan dengan materi yang diberikan, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas. “Saya berharap kegiatan sosialisasi ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat meningkatkan profesionalisme kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas Polri untuk menegakkan hukum yang adil dan bermartabat serta dapat memberikan kepastian hukum,” harapnya.

No Responses

Write a response

%d bloggers like this: