Rakernis Keuangan Polda Bali Bahas Pembayaran Dana Pilkada Serentak

Polda Bali – Bidang Keuangan Polda Bali memiliki peran yang sangat penting untuk keberlangsungan organisasi dalam bidang pembiayaan, pengawasan keuangan serta akutansi pelaporan keuangan di lingkungan Polri. Implementasi akuntabilitas keuangan negara dalam melayani publik harus dilakukan secara transparan, benar, efektif, efisien dan sesuai peruntukannya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Bidang Keuangan Polda Bali menggelar rapat kerja teknis (Rakernis) dari tanggal 28 sampai dengan 29 Maret 2018. Selain untuk memberikan informasi sekaligus arahan kepada personel pengemban fungsi keuangan, Rakernis juga sebagai wadah untuk mengevaluasi serta mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi.

Rakernis dengan tema “Jajaran Keuangan Polda Bali yang Promoter Siap Mempertahankan Opini WTP Polri dan Mendukung Pengamanan Pilkada Serentak 2018” dibuka oleh Kepala Bidang Keuangan Polda Bali, Kombes Pol. Teguh Slamet Karyono, S.H. di Gedung Rupatama Polda Bali, Rabu (28/3/2018). Kegiatan ini diikuti 139 peserta terdiri dari Kasi, Kaur, Paur dan Staf Keu serta Bendahara Subsatker jajaran Polda Bali.

Dalam paparannya, Kombes Pol. Teguh Slamet Karyono, S.H. mengatakan, para Bendahara Satuan Kerja (Bensatker) harus mempedomani Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). IKPA secara kuantitatif mengukur kinerja dan kualitas pelaksanaan anggaran secara menyeluruh dengan memperhatikan aspek akuntabilitas pada saat pelaksanaan anggaran.

Aspek kinerja dan kualitas pelaksanaan anggaran akan dinilai dari kesesuaian perencanaan, kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Adapun variabel-variabel yang terkait dengan pelaksanaan anggaran sebagai indikatornya, yaitu penyerapan anggaran, penyelesaian tagihan, penyampaian data kontrak, pengelolaan UP, deviasi Hal. III DIPA, revisi DIPA, kesalahan atau penolakan SPM, retur SP2D, rekon LPJ bendahara, dispensasi SPM dan pagu minus belanja pegawai.

Terkait anggaran DIPA Satker TA 2018, perwira melati tiga di pundak ini meminta kepada peserta Rakernis untuk melaksanakan sosialisasi dan menyusun rencana kegiatan serta Rencana Penarikan Dana (RPD) secara akurat dan realistis sesuai kondisi terkini berdasarkan pelaksanaan kegiatan Satker. Tidak hanya itu, terhadap kegiatan atau pekerjaan yang telah diselesaikan agar segera dilakukan pembayaran dengan berpedoman pada Permenkeu No. 190/PMK.05/2012.

“Untuk pejabat pengelola keuangan Satker agar melaksanakan Anev daya serap anggaran DIPA Satker untuk belanja barang dan belanja modal sekurang-kurangnya setiap triwulan. Jika diperlukan revisi DIPA, segera ajukan dengan berpedoman pada Permenkeu No. 11/PMK.02/2018,” ujarnya.

Tidak kalah penting, acara pembukaan Rakernis Keuangan Polda Bali juga membahas tentang anggaran Pilkada serentak tahun 2018. Mantan Kabid Keu Polda NTT ini menjelaskan, dana pengamanan dan penanganan kasus pelaksanaan Pilkada dianggarkan dalam bentuk hibah, sehingga program dan kegiatannya harus sesuai peraturan perundang-undangan.

Indeks satuan harga untuk program dan kegiatan, sesuai norma indek Pemerintah Daerah (Pemda). Sedangkan indeks satuan harga untuk hibah, sesuai norma indek satuan harga Polri. Untuk itu, para personel yang terlibat dalam Subsatgas Keu Ops Mantap Praja Agung menyampaikan kepada para Kasatgas agar melaksanakan tugas pengamanan dengan maksimal sesuai rencana kegiatan.

“Intinya, tidak ada personel yang melaksanakan tugas on call atau standby selama dalam pelaksanaan operasi pengamanan Pilkada. Kalau personel siaga dan piket (bersifat aktif) itu boleh. Jika masih ada personel yang on call atau standby maka dana Pilkada tidak akan dibayarkan kepada yang bersangkutan,” tegasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *