Dir Reskrimum Polda Bali Hadiri Penandatanganan Perjanjian Kerjasama APIP dan APH

Polda Bali – Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Bali, Kombes Pol. Andi Fairan, S.I.K., M.S.M. mewakili Kapolda Bali menghadiri acara penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Antar Bupati/Walikota dengan Kajati dan Kapolres se-Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar, Selasa (7/8/2018).

Dalam kesempatan ini Kombes Pol. Andi Fairan, S.I.K., M.S.M. bersama Gubernur Bali, Made Mangku Pastika, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI Sri Wahyuningsih, Wakil DPRD Provinsi Bali  I Gusti Bagus Alit Putra, Kajati Bali Dr. Amir Yanto, S.H., M.M., M.H. menyaksikan langsung penandatanganan Perjanjian Kerjasama APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) dan APH (Aparat Penegak Hukum) yang dilakukan oleh Bupati/Walikota dengan Kapolres/Kapolresta dan Kajari Kabupaten/Kota se-Bali.

Gubernur Bali, Made Mangku Pastika mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini. Ia berharap tidak ada kepala daerah di Bali kena OTT (Operasi Tangkap Tangan) oleh KPK. “Program ini saya harapkan bisa menjadi acuan pemerintah daerah agar bekerja dengan bersih dan baik. Agar tidak seperti daerah lain, kepala daerahnya kena OTT. Jangan sampai itu terjadi,” jelasnya.

Selain itu, penandatangan ini juga diharapkan menjadi pedoman dalam menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintahan daerah. “Berbagai permasalahan yang berkaitan dengan potensi korupsi, kualitas pelayanan publik dan pengelolaan keuangan daerah harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya.

Menurutnya program reformasi birokrasi secara efektif diarahkan pada upaya mewujudkan birokrasi yang bersih dan berwibawa termasuk memberantas praktik korupsi. Berbagai program unggulan sudah sesuai dengan program pemerintah pusat, salah satunya adalah konsisten menerapkan tiga pilar good governance, yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik.

Gubernur Bali dengan bangga menyampaikan bahwa selama lima tahun terakhir ini, Pemerintah Provinsi Bali telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan diikuti oleh pemerintah Kabupaten/Kota. “Hal itu menandakan bahwa sistem pemerintahan di Bali memang bersih dan bebas dari korupsi,” tegasnya.

Namun, untuk menjaga sistem pemerintahan agar tetap bersih bahkan lebih baik lagi, Made Mangku Pastika tetap mengharapkan dukungan dan kerjasama dari Kemendagri, Polri, dan Kejaksaan. “Kegiatan kali ini saya harapkan dapat memantapkan tindak lanjut implementasi program pemberantasan korupsi di wilayah Provinsi Bali,” tandasnya.

Sementara Irjen Kementerian Dalam Negeri RI, Sri Wahyuningsih mengungkapkan, kegiatan seperti ini perlu dilakukan agar penegakan hukum berjalan efektif. “Apabila terbukti indikasi korupsi maka ditingkatkan ke penyidikan, apabila indikasi administrasi maka APIP berperan proses sanksi administrasi,” ucapnya.

Ditambahkannya, perjanjian kerjasama antara APIP dan APH sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. “Hal ini sudah sesuai dengan pasal 385 UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, UU no 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 25 PP 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Program Strategis Nasional,” bebernya.

No Responses

Write a response

%d bloggers like this: